Kapal Nelayan Terancam Mangkrak Berbulan-bulan, DPRD Kotabaru Gelar RDP

Foto Istimewa

tumbakpost - Gara-gara dokumen kapal tak kunjung terbit, nelayan Kotabaru hampir tidak bisa melaut berbulan-bulan!

Masalah ini akhirnya dibawa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026).

Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, blak-blakan menyampaikan protes warga. Menurutnya, keterlambatan dokumen ini bikin biaya operasional membengkak dan nelayan merugi.

Pihak KSOP Batulicin yang diwakili Afzhal, akhirnya buka suara. Katanya, kendalanya ada di administrasi yang belum lengkap dan proses pengukuran kapal yang masih berjalan.

Tapi DPRD tidak mau cuma dengar alasan. Ketua DPRD Hj. Suwanti langsung memimpin kesepakatan:

1. Nelayan diberi toleransi sampai akhir Desember 2026

2. Rekomendasi BBM tetap diberikan selama proses pengurusan

3. KSOP diminta percepat penerbitan sertifikat kapal

4. Dinas Perikanan bantu koordinasi ke Provinsi Kalsel

Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, H. Zaenal Arifin mengatakan, toleransi ini bukan berarti bebas. Nelayan tetap wajib melengkapi dokumen agar ke depan tidak lagi tersangkut masalah yang sama.

Kasat Polairud M. Rifani juga menyatakan siap mendukung pengawasan dan koordinasi lintas instansi. (Ril)